Itulah janji Maroef Sjamsoeddin, sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru. “Tak ada militerisme di Freeport!,” katanya. Kalimat meluncur dengan tegas dari lelaki yang masa terakhir jabatannya adalah Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014.

Sang purnawirawan ini cukup paham setelah namanya dimunculkan oleh para pemegang saham Freeport,maka seketika banyak pegawai, buruh maupun kepala suku meributkannya. Masalahnya, belum pernah selama ini seorang Presiden Direktur Freeport dari kalangan tentara. Selebihnya, penembakan beberapa kali terhadap buruh dalam tahun-tahun terakhir ini juga meresahkan. Bahkan anggota Brimob Detasemen B Polda Papua, Briptu Ronald Sopamena pun menjadi korban tembak dengan kelompok bersenjata yang tak di kenal, di kawasan hutan Kali Kopi, Timika. Dalam kurun waktu 2009 hingga tiga tahun sebelum tahun 2015 ini saja tercatat 15 orang tewas, plus 50 an orang terluka karena penembakan di kawasan PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua. Ditambah lagi, pembunuhan di Banti bulan lalu,yang menyebabkan dua orang Brimob tewas, dianggap sangat meresahkan.

Kekerasan yang dialami kaum pekerja di Freeport menimbulkan ketidaknyamanan bila seorang tentara, maupun pensiunan tentara menjadi pemimpin perusahaan besar dan bernilai itu. Banyak yang meragukan latar belakang Maroef dan kemiliterannya yang mungkin saja dikembangkan di tambang emas dan tembaga itu.

Belum lagi mereka tak akan lupa adanya kekerasan pada tahun 2011 silam, yang membuat perusahaan berhenti berproduksi selama tiga minggu. Bisa dibayangkan kerugian yang diterima saat itu. Tanpa produksi, sebesar tujuh juta dolar tiap hari lenyap. Lalu, siapa yang menengahinya pada waktu itu? Ternyata Maroef Sjamsoeddin.

Setelah berkoordinasi dan rapat terpadu dengan Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, Maroef yang saat itu menjadi Wakil Kepala BIN ditugaskan untuk menghampiri keributan dan berdialog secara baik-baik. Berita tak pernah keluar di media manapun dan masyarakat di luar Papua tak pernah tahu bahwa saat itu seorang Wakabin yang membereskannya. Caranya? “Komunikasi,” ujar Maroef, ayah dua anak itu dengan tegas. Saat kejadian 2011 Maroef menuju lokasi, ia berhari-hari tidak ingin makan di kantor. Ditemuinya para penduduk, pegawai, buruh lain yang mogok, di warung-warung pinggir jalan. Ia melakukan komunikasi yang jitu dengan pendekatan yang sangat jauh dari cara-cara militer. Padahal, Maroef saat itu adalah jenderal bintang dua,serta masih menjadi militer aktif. Urusan pekerjaan hingga katering, kesehatan, dan fasilitas lain menjadi bahan pokok pembicaraan yang hangat antar Maroef dan para pegawai.

Sebelum Maroef memperoleh kursi (meski sudah ditetapkan menjadi Presdir Freeport) pada 2015 ini, ia mengundang beberapa puluh orang pegawai, buruh, kaum adat ke Jakarta, hari Kamis dan Jumat minggu lalu. Kamis siang, Kamis malam, dan Jumat sore adalah pertemuan yang dilakukan oleh Maroef dengan orang-orang yang berbeda. Tamu golongan pertama sebanyak kurang lebih 35 orang adalah ‘garis keras’.

Semula Maroef yang bergelar Master of Business Administration dari Jakarta Institue Management Studies ini menerangkan bahwa kehadirannya kelak di tempat yang sangat jauh dan berjaya itu untuk mengoptimalkan hubungan baik. “Operasional Freeport harus memiliki manfaat. Sumber daya alam dieksplorasi kepada masyarakat setempat. Pembangunan Papua secara utuh, dari sisi kesejahteraan pendidikan, kesehatan. Nanti akan dikembangkan pengolahan operasional tambang, underground mining, yang terbesar di dunia. Dan semua harus menjadi nilai tambah bagi bangsa dan negara kita”.

Selebihnya, orang-orang yang mempertanyakan soal militerisme yang akan diterapkan Maroef,ia malah balik bertanya. “Bukankah dari bapak-bapak ini dulu tahun 2011 ada juga yang sudah pernah berkomunikasi dengan saya? Kita duduk bersama di warung-warung, Dan tahu bagaimana cara saya menangani kerusuhan pemogokan itu? Adakah cara militer yang saya lakukan? “. Mereka pun terdiam serta membuka memorinya kembali. Seorang Ibu sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, asli Timika, termasuk yang sebelumnya cukup keras mempertanyakan sikap Maroef ke depan. Urusannya sama , meragukan kapasitas. Ada lagi yang menuntut janji. “Saya tidak berjanji yang lain sebab saya belum duduk di sana. Tetapi asal diingat, saya tidak pernah melamar ke Freeport tapi saya ditunjuk. Kepercayaan itulah yang akan saya manfaatkan betul untuk memberi nilai yang bermanfaat kepada pertambangan dan rakyat”, katanya lagi.

Tamu Maroef juga mempersoalkan soal kesehatan, pendidikan dan rasa aman. Mereka menyalahkan manajemen , soal cuti dan pesawat udara yang seharusnya bisa dipakai pula untuk mengangkut mereka. Maroef, tentu saja mencatat semua sebagai bahan kerja dia kelak. “Tidak mungkin pemerintah Indonesia menggelar kekuatannya, kalau tidak ada suatu potensi ancaman dan gangguan,” jawabnya kepada para tamu.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak orang-orang yang memakai senjata secara liar dan ilegal. Maroef membujuk, “Cobalah kita ajak mereka, untuk apalagi bawa senjata? Mari kita bangun bersama, meski masih ada OPM secara politik dan militer di situ. Saya yakin bapak-bapak tokoh agama, pendeta, tokoh adat, kenal dengan saudara-saudara kita yang masih punya pemikiran seperti itu. Mari kita siap bertemu, dan saya akan senang kalau bapak-bapak nanti bisa antar saya kepada mereka”.
Tamu-tamu di antaranya adalah pimpinan Serikat Pekerja Kabupaten Mimika. Maroef menjawab pertanyaan yang sama dari tamu-tamu yang terdiri dari para tetua dan tokoh adat suku Amome dan Komoro.

Entah karena dibicarakan secara terbuka dan baik-baik di Jakarta, maka ketiga pertemuan berakhir dengan baik. Mereka memahami dan berjanji akan bekerjasama secara baik di Freeport. Maroef pun kembali mengingatkan, “Saya optimis sepanjang kita mau bersama-sama. Apa artinya seorang Presdir tanpa kalian, tapi apa artinya juga kalian tanpa saya. Maka itu kita harus sama-sama. Dan ingat, tidak ada pengelompokan, pengkotakan lagi. Tidak ada yang eksklusif. Yang namanya Presdir hingga karyawan terbawah, semua namanya adalah karyawan PT Freeport Indonesia,” ujar Maroef, yang tidak begitu dikenal kiprah dan sepak terjangnya selama ini, sebab dunia intelijen yang menghabiskan waktu 2/3 dari karirnya, sesungguhnya memang tak membutuhkan publikasi terbuka.

Manusia hidup berproses. Dari zero hingga hero. Dari titik nol hingga besar. Ada pula yang ambruk seketika maupun pelahan. Semua bergantung dari nasib, ikhtiar, kerja keras, dan niat baik. Banyak pengusaha mengalami hal seperti ini, di mana-mana.

Begitu pula dengan jamu Sido Muncul. Ibu Rakhmat Sulistyo pemilik pertama merk dagang Sido Muncul memunculkan usaha jamu ini di tahun 1951. Usaha yang pas-pasan puluhan tahun lalu sempat menanggung utang besar ketika Irwan Hidayat (kelahiran Jogjakarta tahun 1947) sang cucu ibu Rakhmat bersama empat orang adiknya sebagai generasi ketiga Sido Muncul memperoleh warisan perusahaan itu. Sebelumnya, Irwan memang menjadi cucu tercinta neneknya. Saat clash ke II tahun 1949, dekapan kasih sayang ibu Rakhmat tak lepas pada Irwan. Mereka hijrah dari Jogjakarta menuju Semarang. Maka dua tahun setelah itulah, foto sang cucu bersama neneknya menjadi logo perusahaan Sido Muncul.

Upaya memajukan perusahaan, setelah berganti generasi itu begitu keras. Irwan, pada tahun 1997 berhasil membuat Sido Muncul menciptakan pabrik jamu modern yang memiliki standar dengan laboratorium farmasi. Di atas tanah seluas 32 hektar ia membangun pabrik jamu sebesar tujuh hektar khusus memenuhi standar itu. “Saya hanya selalu berpikir dan memiliki tekad, industri jamu harus maju, harus membuat bangsa ini hebat karena jamu memberikan banyak manfaat,” ujarnya.

Dari zero menjadi hero dilalui Irwan dengan gigih.Ia memperoleh sertifikat yang biasa diterima oleh industri farmasi, yaitu CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) , yang biasanya untuk industri jamu hanya sebatas CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik).

Tantangan untuk maju berlanjut. Penghargaan diperoleh dan pabrik semakin giat memproduksi lebih dari 150 jenis produk yang bermerek dan generik seperti Tolak Angin yang laris sekali, Kuku Bima, Kunyit Asem, jamu instan dan yang terakhir akan diproduksi jamu khusus untuk sakit mag, ternyata tetap memiliki sandungan tersendiri. Kali ini dari urusan pembuangan limbah. Dan membuat Irwan, sebagai Direktur Utama plus pemilik PT Sido Muncul, bingung.

Masalahnya, minggu lalu datanglah Komisi C dari DPRD Kabupaten Semarang untuk meninjau pabrik. Bersama orang LSM, plus wartawan. Atas pengecekan, disimpulkan bahwa PT Sido Muncul tidak bagus dalam pengolahan limbahnya. Air limbah dibuang ke sungai Klampok serampangan sehingga tentu saja menimbulkan pencemaran. Juga kutipan dari Direktur Eksekutif WALHI (Wahana Lingungan Hidup Indonesia) Jawa Tengah Indrianingrum Fitri yang menyatakan bahwa jangan setelah menerima CSR (Corporate Social Responsibility) lalu menjadi diam. Lalu berita yang berkaitan ditulislah di berbagai media.

“Saya hampir tiap tahun adalan nominasi Kalpataru untuk urusan lingkungan. Kok malah dituduh serupa itu?,” ujar Irwan Hidayat, yang tengah berkumpul dengan beberapa anggota keluarganya di suatu tempat, hari Sabtu 17 Januari 2015 di Jakarta. Oleh sebab itu, atas dasar hasil pemeriksaan, ia mempersilakan limbah pabriknya diaudit lengkap oleh pihak berwenang. “Saya bersedia dicek oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) atau KLH (Kementrian Lingkungan Hidup),” katanya lagi. Lagipula, menurutnya, ada delapan perusahaan di seputar kawasan pabriknya. “Apakah mereka sudah dicek juga pengelolaan air limbahnya?”. Selebihnya, ia juga menyayangkan soal tuduhan CSR. “Hukum positif dan opini adalah persepsi yang harus diciptakan. Maka saya termasuk yang melakukan CSR, tapi sama sekali tidak ada niatan dari CSR saya untuk menutup mulut orang. CSR tidak ada hubungannya dengan aturan yang harus ditegakkan”.

Irwan, yang amat rajin berupaya tiap tahun menyediakan transportasi gratis bagi ribuan pembantu rumah tangga Ibukota mudik, mulai menceritakan secara runtun upaya pembersihan lingungan itu. “Saya adalah orang yang sangat mencintai lingkungan. Upaya apapun akan saya kerjakan demi hal itu,” katanya tegas. Ceritanya, tahun 2011 ada usulan bahwa PT Sido Muncul akan dinilai. Tentu saja Irwan senang. Tetapi ternyata penilaian yang dikenakan adalah hitam, sebagai tanda pencemaran lingkungan pada suatu pabrik tertentu. Usut punya usut, ternyata kesalahan memang terletak pada dapurnya sendiri. Ada beberapa manajer lingkungan perusahaan yang tidak bekerja sebagaimana mestinya tanpa sepengetahuannya. “Hal-hal yang seharusnya dikerjakan, tidak dikerjakan,” ujar Irwan.

Lalu, dengan segera Irwan pada tahun 2011 membuat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang cukup besar. Tahun 2012 selesai, dengan biaya sebesar Rp 35 Milyar yang dikerjakan sepanjang hari. Kapasitas terbangun adalah tiga kali dari produksi, yang menurut Irwan memang disengaja agar bila produksi makin berkembang, IPAL masih bisa menampung secara baik. Akibatnya, tahun 2012 itulah perusahaan memperoleh penilaian biru. “Itu adalah prestasi besar, karena biasanya dari hitam harus merah dulu baru menjadi warna biru,” katanya.

Dengan kejadian berulang soal tuduhan pencemaran lingkungan, Irwan tampaknya sudah tak sabar lagi. IPAL baru sesungguhnya tak membuat pencemaran, sebab Irwan setelah mengalami sabotase pipanya dipecah tahun 2013 oleh orang-orang tertentu, maka ia mulai memasang kamera tersembunyi di segala sisi. Pipa limbah diekspos, dibuat khusus di atas agar mudah terlihat, dan dicat warna coklat. “Dengan demikian bisa terlihat bila ada yang melakukan sabotase,” kata Irwan. Biasanya, untuk jamu tolak angin saja misalnya, pembersihan limbah mulai setelah tujuh jam kerja , setiap hari. Sekarang, ia mengaturnya seminggu sekalidibersihkan agar IPAL bekerja lebih enteng. “Ingat ya, saya belum pernah buang limbah padat ke luar pabrik,” katanya tegas.

Dengan kesimpulan komisi C DPRD, BLH (Badan Lingkungan Hidup), orang LSM serta wartawan dengan pemberitaannya, Irwan nampaknya sungguh kecewa. “Mana mungkin sih pemeriksaan limbah di pabrik saya sehari bisa selesai, dan langsung beropini? Lagipula, dilakukan pemeriksaan truk tangki dan dicurigai kotor. Lha itu memang untuk pembuangan kok, tangki disiapkan kalau pompa tidak memadai, dengan tangki dituang ke IPAL.”

Ada pula dugaan bahwa karena pabrik adanya di tengah sungai dan yang melewati jalan ditutup dengan berbagai gorong-gorong agar jembatan tidak terganggu, air limbah pun dicurigai dibuang ke tempat itu. “Bagaimana mungkin saya lakukan itu? Saya pecinta lingkungan, dan menghargai konsumen saya dan empat ribu karyawan saya sendiri,” katanyaa. Ia juga menyangkal tegas ada keinginan berkongkalikong dengan karyawannya. “Bangun IPAL Rp 35 Milyar kok kongkalikong dengan karyawan? Mereka malah prihatin dengan kejadian yang saya alami ini. Mereka rata-rata sudah bekerja 20 tahun, dan saya bilang, kita harus lolos dari ujian ini”.

Irwan ingin sekali perusahaannya diaudit tiap bulan oleh BLH atau pun KLH dengan biaya dari perusahaan. “Tapi itu kan tidak mungkin karena tidak ada aturan itu. Setor uang harus ke bendahara negara kan?,” katanya. Dan idenya adalah, pemerintah menunjuk pengawas atau konsultan yang bisa mengaudit perusahaan dan melapor kepada pemerintah tiap dua atau tiga bulan sekali. Apapun, ia berharap kerjasama dengan pemerintah tidak hilang begitu saja. Kalau ada kesalahan terjadi di tempatnya, bisa langsung diketahui. “Kami ingin diperiksa baik-baik, lalu penjelasan kami juga didengar secara baik-baik.”

Irwan, yang produksinya sudah tembus ke luar negeri, dan selalu turun ke lapangan di pabriknya maupun terjun langsung ke pasar, ke agen serta pemilik kios dan mbok bakul jamu gendong itu menganggap yang terpenting urusannya kini pada pemerintah. Lagi-lagi, berkali-kali ia berkata agar bisa diaudit tiap dua atau tiga bulan sekali dilakukan oleh konsultan ahli. “Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan agar saya tidak dibuat bingung..,” ujar Irwan Hidayat, yang mengaku meproduksi jamu untuk kesehatan bukan sama sekali untuk membuat orang menjadi tak sehat dari pencemaran lingkungan hasil produksinya.

Suatu siang di kawasan Senayan, Kamis 8 Januari 2015. Mohamad Bob Hasan sebagai pembina PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia), Dirut PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Irwan Hidayat, Direktur Venancia Sri Indrijati dan Ketua Umum PERTUNI Aria Indrawati melakukan tandantangan kerjasama. “Bukan urusan pijat memijat,” ujar Bob Hasan. “Saya menginginkan PERTUNI bisa berkiprah ke mana-mana, termasuk menjadi pedagang tanaman obat”.

Ya, itulah Bob Hasan. Sejak menjadi pembina organisasi orang buta selama 40 tahun, akalnya ada saja untuk memajukan PERTUNI. Para tunanetra yang tinggal di pedesaan memiliki lahan , dan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, PT Sido Muncul atas usulan Bob Hasan mengadakan pelatihan budi daya dan pengembangan bahan baku jamu. Mulai dari kencur, kayu manis, sereh, jahe, kunyit, akan ditumbuhkan oleh para anggota PERTUNI. Dan pelatihan dilaksanakan di pabrik Sido Muncul di Klepu Semarang.

Apakah kebutuhan kelak mencukupi dari para tunanetra itu? Menurut Irwan sang dirut, yang dicapai saat ini dari kelompok petani baru sekitar 30 persen dari total kebutuhan. Selebihnya dicari lewat pasar. “Lumayan kan kalau para tunanetra ikut memenuhi kebutuhan itu,” kata Bob Hasan.

Sido Muncul setiap bulan menargetkan 60 ton kunyit segar, 10 ton kunyit kering, 40 ton jahe segar dan 10 ton jahe kering. Lahan yang dibutuhkanpun tak perlu luas karena bisa dibudidayakan di dalam pot. Ketua Umum PERTUNI Aria Indrawati sungguh bergembira kelak anggotanya diberi kesempatan dan didampingi oleh para ahli, mulai dari pemilihan bibit tanaman hingga panen.

Maka obsesi Bob Hasan, yang tak ingin melihat para tunanetra hanya dianggap sebagai tukang pijat saja, lambat laun akan terwujud.